Muda Seudang

MUDA SEUDANG

Quo Vadis Bendera Aceh?

Oleh: Muhammad Ridwansyah*

Ketua DPRA menjanjikan akan mengibarkan bendera Aceh pada 15 Agustus 2021 yang diamanahkan oleh Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lewat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Secara historis pengesahan qanun a quo merupakan amanah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005). Klausul 1.1.5. MoU Helsinki “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne”. Selaras dengan amanah MoU Helsinki tersebut, Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh dan lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.

Delapan tahun penandatanganan undang-undang a quo baru dibentuk qanun a quo, setelah pengesahan ternyata Pemerintah Pusat tidak sepakat dengan lampiran bendera dan lambang Aceh yang di dalam qanun. Lampiran I dan Lampiran II bentuk dan warna bendera dan lambang Aceh dianggap bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Teks yang dianggap bertentangan adalah Pasal 4 dan Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dengan bendera organisasi terlarang oleh gerakan separatis di Aceh. Pemerintah Indonesia, pada tahun 2007 pada saat pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 masih menuduh adanya separatis yang di Aceh. Sedangkan pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia menganggap Gerakan Aceh Merdeka itu bukan bagian dari separatis akan tetapi sebuah gerakan politik, makanya GAM dan Pemerintah Indonesia berunding di Helsinki.

Ketidakjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 mereduksi keberlakuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, bahkan di saat Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah masih berlaku pada saat itu mengatur keputusan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Presiden seharusnya sudah bisa membatalkan qanun a quo akan tetapi hal ini tidak dilakukan. Maka seharusnya Bendera dan Lambang Aceh juga sudah bisa dikibarkan. Bahkan normanya sudah berubah yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Persoalan bendera dan lambang Aceh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/HUM/2016 terhadap Pasal 4 dan Pasal17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Putusan a quo menjelaskan bahwa persoalan bendera dan lambang Aceh diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA selaku pembentuk qanun a quo, karena menurut Mahkamah Agung sampai saat ini tidak ada satupun komponen dan elemen serta entitas masyarakat Aceh yang mengajukan keberatan hukum uji materiil terhadap materi/isi dan pasal-pasal qanun a quo. Jelas, seharusnya Kementerian Dalam Negeri RI menindaklanjuti pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan a quo. Namun hingga saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung tidak memberikan solusi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Sedangkan, sudah 7 tahun qanun disahkan belum ada pengibaran bendera dan lambang Aceh. Seharusnya poin bendera dan lambang Aceh menjadi prioritas Pemerintah Indonesia tanpa menyampingkan hak ekonomi rakyat Aceh, jika tidak ada solusi maka ditakutkan ada konflik baru antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh.

Beberapa catatan-catatan yang harus menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan DPRA. Pertama, bahwa amanah pembentukan bendera dan lambang Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 merupakan konsensus antara Pemerintah Indonesia dan GAM, sekaligus amanah basic law nya Pasal 18B UUD Tahun 1945. Artinya, bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan solusi atas qanun a quo, jika tidak akan ada konflik baru di Aceh. Sisi lain, kehadiran bendera Aceh dan lambang tidak menjadi simbol kedaulatan Aceh tetapi hanya sebatas simbol kekhususan dan keistimewaan rakyat Aceh sebagai bagian dari Indonesia.

Kedua, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sah secara yuridis walaupun secara materiil dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Kementerian Dalam Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016 menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut perda provinsi (Qanun Aceh). Keberlakuan qanun a quo harus dihormati secara bermartabat. Jikapun ada yang tidak senang atas qanun a quo maka dipersilahkan men-judicial review atas qanun tersebut ke Mahkamah Agung. Namun hal ini juga sudah pernah dilakukan oleh YARA dan ditolak mentah oleh Mahkamah Agung.

Ketiga, secara teori perundang-undangan menerangkan bahwa ketika sudah ada penandatanganan oleh Gubernur dan DPRA atas qanun maka qanun sudah berlaku dan harus dijalankan oleh Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Bendera yang diusung hanya sebatas bendera kekhususan dan keacehan. Tidak pernah ada klausula menjelaskan bahwa bendera Aceh yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka itu adalah separatis. Jikapun, separatis maka ketika ada perundingan dengan Pemerintah Indonesia dulu maka kebijakan atau nota kesepahaman yang dikeluarkan tidak sah secara hukum Internasional. Karena kata gerakan secara tafsir adalah upaya mosi atau upaya mencari keadilan atas keadaan yang tidak equeal yang dirasakan oleh rakyat Aceh.

Keempat, Pemerintah Indonesia harus jujur atas pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, karena kebijakan tersebut dalam rangka menyukseskan lambang-lambang daerah di seluruh Indonesia dalam hal kekhusuan dan keistimewaan daerah masing-masing. Sedangkan norma yang ditemukan terkesan menjegal bendera Aceh yang sudah diberikan pintu krannya lewat Qanun Aceh.

Kelima, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan DPRA idealnya harus bersama-sama menyelesaikan persoalan bendera Aceh ini supaya tidak jadi komoditas politik. Karena klausula bendera paling cepat disetujui dalam perundingan MoU di Helsinki karena landasan filosofis hadirnya MoU Helsinki merupakan rumusan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang pada saat itu Aceh tengah konflik berdarah. Maka dari itu abtstraksi dan derivasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan kuat untuk memayungi MoU Helsinki tersebut. Artinya Pemerintah Pusat harus paham betul bahwa kehadiran Bendera Aceh merupakan wujud nyata untuk mengaplikasikan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang menitikberatkan keberagaman dan tidak boleh mematikan keanekaragaman tersebut dalam konteks bendera Aceh sebagai bendera kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Keenam, framing damai sesungguhnya harus kita bangun bersama semua stakeholder baik Pemerintah Pusat, Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Pangdam, Kapolda, Kajati, MPU, dan seluruh unsur agar menjaga perdamaian Aceh tetap berjalan sesuai dengan kesepatan yang sudah dituangkan dalam MoU Helsinki, dan hampir sebagian norma sudah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sedangkan kita akui masih ada beberapa norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 belum teraktualisasi dengan baik, ini menjadi PR bagi Aceh yang sudah damai belas tahun.

*)Muhammad Ridwansyah, M.H. Staf Ahli Komite II DPD RI 2018-2019, Kepala Departemen Advokasi, Politik dan Hukum DPP Muda Seudang, sayap Partai Aceh.